Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Pasayangan

View through CrossRef
Rural communities are vulnerable to narcotics abuse, because a lack of understanding of the dangers of narcotics makes them easily influenced by narcotics dealers. The population in Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency is quite large, consisting of 11 RTs. There are also many people who do not know about legal Assistance, on average they are still confused about how and where they can seek legal assistance in the event of a criminal case, especially legal Assistance for underprivileged people. To anticipate that people are not involved in narcotics abuse, legal counseling is needed, especially in preventing narcotics crime and secondly legal assistance. Problems with lack of understanding such as the Narcotics Law, forms of narcotics prevention, and procedures for seeking legal assistance. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the community. As for the stages of implementing community partnership program activities with preparation, implementation of activities, evaluation and reporting. Community service activities in the form of outreach and legal counseling received a very positive response from the participants. The emergence of an understanding of the people of Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, especially being able to understand the dangers of narcotics abuse, being able to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics, and Legal Assistance Procedures for Underprivileged Communities.
Title: Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Pasayangan
Description:
Rural communities are vulnerable to narcotics abuse, because a lack of understanding of the dangers of narcotics makes them easily influenced by narcotics dealers.
The population in Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency is quite large, consisting of 11 RTs.
There are also many people who do not know about legal Assistance, on average they are still confused about how and where they can seek legal assistance in the event of a criminal case, especially legal Assistance for underprivileged people.
To anticipate that people are not involved in narcotics abuse, legal counseling is needed, especially in preventing narcotics crime and secondly legal assistance.
Problems with lack of understanding such as the Narcotics Law, forms of narcotics prevention, and procedures for seeking legal assistance.
The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the community.
As for the stages of implementing community partnership program activities with preparation, implementation of activities, evaluation and reporting.
Community service activities in the form of outreach and legal counseling received a very positive response from the participants.
The emergence of an understanding of the people of Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, especially being able to understand the dangers of narcotics abuse, being able to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics, and Legal Assistance Procedures for Underprivileged Communities.

Related Results

Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana nark...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan ...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. ten...
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilay...

Back to Top