PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM

Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden dan DPRdalam hal pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Kajian ini menganalisis tentang bantuan hukum merupakan hak konstitutional warga negara, bantuan hukum menurut UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, dan persamaan dan perbedaan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Jenis penelitian iniialah penelitian hukum normatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan hukum tertentu dengan hukum yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.Di samping itu, bantuan hukum diatur dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Secara substansial terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Persamaannyamengenai bantuan hukum cuma-cuma, ruang lingkup bantuan hukum, dan perlindungan hukum bagi pemberi bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya mengenai penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan syarat pemberi bantuan hukum. Tidak perlu dipertentangkan substansiUU Advokat dan UU Bantuan Hukum, karena UU Bantuan Hukum memperluas cakupan pemberian bantuan hukum. Pemberlakuan UU Bantuan Hukum bertujuan untuk menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin, sehingga peran advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum.