Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

View through CrossRef
One of the compensation for Human Trafficking victims in human trafficking law number 21 of 2007 is restitution. Restitution is an effort that made victims of crime can return to their original condition before the occurrence of a crime even though it is certain that the condition may not return to normal. Recovery of victims' rights must be as complete as possible and must cover all aspect losses suffered by victims as a basic principle in the provision of restitution Law Number 21 of 2007 on human trafficking gives restitution’s punishment for Trafficker, there are some problems faced in the implementation restitution, One of the problems is restitution can be replaced with other criminal punishment  “confinement”. subsidiary of restitution sanctions may minimize the opportunity for the victim to obtain compensation restitution from trafficker. Because, if the trafficker cannot pay restitution, can be replaced with a criminal sanction “confinement”. Therefore, the government needs to change the rule about restitution sanctions in the legislation for the trafficker. That’s Important to change the rule about "subsidiary" restitution by requiring the trafficker to pay restitution without replacing with other criminal sanctions in the criminal law system in Indonesia.
Title: Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Description:
One of the compensation for Human Trafficking victims in human trafficking law number 21 of 2007 is restitution.
Restitution is an effort that made victims of crime can return to their original condition before the occurrence of a crime even though it is certain that the condition may not return to normal.
Recovery of victims' rights must be as complete as possible and must cover all aspect losses suffered by victims as a basic principle in the provision of restitution Law Number 21 of 2007 on human trafficking gives restitution’s punishment for Trafficker, there are some problems faced in the implementation restitution, One of the problems is restitution can be replaced with other criminal punishment  “confinement”.
subsidiary of restitution sanctions may minimize the opportunity for the victim to obtain compensation restitution from trafficker.
Because, if the trafficker cannot pay restitution, can be replaced with a criminal sanction “confinement”.
Therefore, the government needs to change the rule about restitution sanctions in the legislation for the trafficker.
That’s Important to change the rule about "subsidiary" restitution by requiring the trafficker to pay restitution without replacing with other criminal sanctions in the criminal law system in Indonesia.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim
Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adala...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang  merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice
Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice
Dinamika kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terkhusus di konteks pemerkosaan, telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Rata-rata terjadi satu kejadian pemerkosaa...

Back to Top