Javascript must be enabled to continue!
Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
View through CrossRef
One of the compensation for Human Trafficking victims in human trafficking law number 21 of 2007 is restitution. Restitution is an effort that made victims of crime can return to their original condition before the occurrence of a crime even though it is certain that the condition may not return to normal. Recovery of victims' rights must be as complete as possible and must cover all aspect losses suffered by victims as a basic principle in the provision of restitution Law Number 21 of 2007 on human trafficking gives restitution’s punishment for Trafficker, there are some problems faced in the implementation restitution, One of the problems is restitution can be replaced with other criminal punishment “confinementâ€. subsidiary of restitution sanctions may minimize the opportunity for the victim to obtain compensation restitution from trafficker. Because, if the trafficker cannot pay restitution, can be replaced with a criminal sanction “confinementâ€. Therefore, the government needs to change the rule about restitution sanctions in the legislation for the trafficker. That’s Important to change the rule about "subsidiary" restitution by requiring the trafficker to pay restitution without replacing with other criminal sanctions in the criminal law system in Indonesia.
Title: Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Description:
One of the compensation for Human Trafficking victims in human trafficking law number 21 of 2007 is restitution.
Restitution is an effort that made victims of crime can return to their original condition before the occurrence of a crime even though it is certain that the condition may not return to normal.
Recovery of victims' rights must be as complete as possible and must cover all aspect losses suffered by victims as a basic principle in the provision of restitution Law Number 21 of 2007 on human trafficking gives restitution’s punishment for Trafficker, there are some problems faced in the implementation restitution, One of the problems is restitution can be replaced with other criminal punishment “confinementâ€.
subsidiary of restitution sanctions may minimize the opportunity for the victim to obtain compensation restitution from trafficker.
Because, if the trafficker cannot pay restitution, can be replaced with a criminal sanction “confinementâ€.
Therefore, the government needs to change the rule about restitution sanctions in the legislation for the trafficker.
That’s Important to change the rule about "subsidiary" restitution by requiring the trafficker to pay restitution without replacing with other criminal sanctions in the criminal law system in Indonesia.
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim
Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adala...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice
Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice
Dinamika kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terkhusus di konteks pemerkosaan, telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Rata-rata terjadi satu kejadian pemerkosaa...
KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...

