Javascript must be enabled to continue!
Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana
View through CrossRef
Introduction: Evidence is a very decisive factor for judges in making decisions. Witnesses are needed in explaining a case. In giving testimony, witnesses must provide truthful information. In order for witness testimony to be considered valid, it must meet the conditions specified in the Criminal Procedure Code. A statement given under oath where the content contradicts the truth both in a positive sense, namely giving false information (fabricating) or in a negative sense, namely hiding the truth, is also called perjury.Purposes of the Research: to analyze explaining that false testimony is a crime as well as the mechanism for handling or legal remedies against false testimony in proving a crime.Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Data collection techniques are carried out through identification of laws and regulations, legal journals, books.Results of the Research: the construction of false testimony in the Criminal Code must fulfill the element of testimony that must be under oath. The statement must be required by law or according to regulations that determine the legal consequences of said statement, the statement must be false (incorrect) and this falsehood is known to the giver of the statement. Second, proving the act of justifying false testimony in criminal procedural law can be carried out if the witness continues to defend his statement until the witness examination is complete, then a criminal act of perjury occurs which is then supported by a decision stating that the defendant has not been legally and convincingly proven and the judge orders the defendant to immediately released from custody so that this will become the subject of a new case that can be reported by the defendant's lawyer or the defendant himself
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Title: Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Description:
Introduction: Evidence is a very decisive factor for judges in making decisions.
Witnesses are needed in explaining a case.
In giving testimony, witnesses must provide truthful information.
In order for witness testimony to be considered valid, it must meet the conditions specified in the Criminal Procedure Code.
A statement given under oath where the content contradicts the truth both in a positive sense, namely giving false information (fabricating) or in a negative sense, namely hiding the truth, is also called perjury.
Purposes of the Research: to analyze explaining that false testimony is a crime as well as the mechanism for handling or legal remedies against false testimony in proving a crime.
Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical.
The sources of legal materials are primary and secondary legal materials.
Data collection techniques are carried out through identification of laws and regulations, legal journals, books.
Results of the Research: the construction of false testimony in the Criminal Code must fulfill the element of testimony that must be under oath.
The statement must be required by law or according to regulations that determine the legal consequences of said statement, the statement must be false (incorrect) and this falsehood is known to the giver of the statement.
Second, proving the act of justifying false testimony in criminal procedural law can be carried out if the witness continues to defend his statement until the witness examination is complete, then a criminal act of perjury occurs which is then supported by a decision stating that the defendant has not been legally and convincingly proven and the judge orders the defendant to immediately released from custody so that this will become the subject of a new case that can be reported by the defendant's lawyer or the defendant himself.
Related Results
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Yang melandasi dasar kebijakan perumusan pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37 A, dan ...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)
The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of co...

