Javascript must be enabled to continue!
PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
View through CrossRef
Advocates are the most vulnerable professions to be Gatekeepers in money laundering. Indeed, the advocate profession is part of the law enforcement apparatus that can contribute better in preventing money laundering activities to develop. Affirmation about the role of advocate that can suppress the occurrence of money laundering crime, that is with the issuance of PP. 43 of 2015, which places advocates as one of the reporting parties in the agenda of eradicating money laundering crime. However, the substance of the rule draws criticism from some misguided advocates in interpreting the intent and purpose of the arrangement. Moreover there are some advocates who consider that the rule is against the rules that regulate immunity rights in the profession advocate. The misinterpretation of some advocates related to the immunity rights inherent in the profession, causing the work of the advocate profession to be considered irrelevant, and not worthy of being called the nobleprofession (OfficiumNobile), But as a bad profession in integrity and promoting commercialization. In fact, the basic purpose of the arrangement of PP. 43 of 2015, which places the advocate profession as one of the reporting parties on the eradication agenda of money laundering, is a form of respect for the profession of advocate who is a noble profession, by prioritizing his professional responsibilities to the state, society and God, as well as his obligations as part of The legal profession to uphold the law and uphold the value of human rights while on duty.
Title: PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT SEBAGAI GATEKEEPER DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Description:
Advocates are the most vulnerable professions to be Gatekeepers in money laundering.
Indeed, the advocate profession is part of the law enforcement apparatus that can contribute better in preventing money laundering activities to develop.
Affirmation about the role of advocate that can suppress the occurrence of money laundering crime, that is with the issuance of PP.
43 of 2015, which places advocates as one of the reporting parties in the agenda of eradicating money laundering crime.
However, the substance of the rule draws criticism from some misguided advocates in interpreting the intent and purpose of the arrangement.
Moreover there are some advocates who consider that the rule is against the rules that regulate immunity rights in the profession advocate.
The misinterpretation of some advocates related to the immunity rights inherent in the profession, causing the work of the advocate profession to be considered irrelevant, and not worthy of being called the nobleprofession (OfficiumNobile), But as a bad profession in integrity and promoting commercialization.
In fact, the basic purpose of the arrangement of PP.
43 of 2015, which places the advocate profession as one of the reporting parties on the eradication agenda of money laundering, is a form of respect for the profession of advocate who is a noble profession, by prioritizing his professional responsibilities to the state, society and God, as well as his obligations as part of The legal profession to uphold the law and uphold the value of human rights while on duty.
Related Results
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency seb...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. ten...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
Pelaporan dana kampanye pasangan calon merupakan salah satu informasi publik bentuk kejujuran atas laporan transaksi keungan yang valiud dan transparan. Pendanaan dalam proses kamp...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Abstract. This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading. The issues are analyzed based on...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diter...

