Javascript must be enabled to continue!
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
View through CrossRef
Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tujuan penulisan Tesisi ini, yakni; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , Kedua, Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tertier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan.
Title: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
Description:
Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.
Tujuan penulisan Tesisi ini, yakni; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , Kedua, Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tertier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan.
Related Results
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency seb...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. ten...
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Koperatif Antara Malaysia Dan Indonesia)
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Koperatif Antara Malaysia Dan Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum pidana terkait perlindungan dan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia, dengan fok...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM
Pelaporan dana kampanye pasangan calon merupakan salah satu informasi publik bentuk kejujuran atas laporan transaksi keungan yang valiud dan transparan. Pendanaan dalam proses kamp...
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
The purpose of this study is to analyse the law enforcement mechanism of money laundering offences within the Indonesian criminal justice system, particularly as it relates to the ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...

