Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
View through CrossRef
Abstract. This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading. The issues are analyzed based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained from literature studies. The results of the study show that DNA Pro Trading can be held criminally liable for money laundering offenses based on Law Number 8 of 2010. This is because DNA Pro Trading was proven to have received, controlled, used, made an investment object, exchanged, or transferred, taken abroad, exchanged, or other acts concerning Assets that it knew or reasonably suspected were proceeds of crime. DNA Pro Trading can be subject to criminal sanctions of imprisonment, fines, and administrative sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. people still exist, the implementation of Government Regulation in the Land No. 52 of 2014 Tengtang Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has not been implemented by the Customary Rulers, the Head of Nagari Kapa Customary Affairs argued that with the enactment of the West Pasaman Regency Regulation No. 9 of 2017 concerning Nagari Customary Density, it has indicated that they are recognized by the state as a unit of Indigenous Peoples.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi bernama DNA Pro Trading. Permasalahan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA Pro Trading dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan DNA Pro Trading terbukti menerima, menguasai, menggunakan, menjadikan objek investasi, menukarkan, atau mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. DNA Pro Trading dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Description:
Abstract.
This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading.
The issues are analyzed based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches.
The data used are secondary data obtained from literature studies.
The results of the study show that DNA Pro Trading can be held criminally liable for money laundering offenses based on Law Number 8 of 2010.
This is because DNA Pro Trading was proven to have received, controlled, used, made an investment object, exchanged, or transferred, taken abroad, exchanged, or other acts concerning Assets that it knew or reasonably suspected were proceeds of crime.
DNA Pro Trading can be subject to criminal sanctions of imprisonment, fines, and administrative sanctions in accordance with the applicable laws and regulations.
people still exist, the implementation of Government Regulation in the Land No.
52 of 2014 Tengtang Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has not been implemented by the Customary Rulers, the Head of Nagari Kapa Customary Affairs argued that with the enactment of the West Pasaman Regency Regulation No.
9 of 2017 concerning Nagari Customary Density, it has indicated that they are recognized by the state as a unit of Indigenous Peoples.
Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi bernama DNA Pro Trading.
Permasalahan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA Pro Trading dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Hal ini dikarenakan DNA Pro Trading terbukti menerima, menguasai, menggunakan, menjadikan objek investasi, menukarkan, atau mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
DNA Pro Trading dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Related Results
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN
Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. ten...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency seb...
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of ...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...