Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG</b>
View through CrossRef
As one component of intellectual property rights, trade secrets have an important position in business activities in Indonesia. Problem formulation How well do the provisions of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets protect trade secret owners? And how reasonable is Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets in interpreting judges' decisions No. 76/PDT.G/2021/PN.CKR on trade secret disputes the plastics industry? This research is analytical, descriptive, and is normative legal research. Deductive inference is used in qualitative analysis of existing evidence. The results and discussion indicate that Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets is not yet adequate and effective in providing legal protection to trade secret holders due to its lack of relevance and many legal gaps. The judge ruled the case using Article 1365 of the Civil Code on Unlawful Acts, which is deemed inappropriate because the applicable law should be Law No. 30 of 2000 on Trade Secret Protection. The conclusion is Law No. 30/2000 on Trade Secrets, which provides legal protection to trade secrets in the plastics industry, is ineffective and inadequate in protecting trade secrets due to the absence of specificity regarding the scope, terms, legal protection, and sanctions of trade secrets
Title: <b>PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG</b>
Description:
As one component of intellectual property rights, trade secrets have an important position in business activities in Indonesia.
Problem formulation How well do the provisions of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets protect trade secret owners? And how reasonable is Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets in interpreting judges' decisions No.
76/PDT.
G/2021/PN.
CKR on trade secret disputes the plastics industry? This research is analytical, descriptive, and is normative legal research.
Deductive inference is used in qualitative analysis of existing evidence.
The results and discussion indicate that Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets is not yet adequate and effective in providing legal protection to trade secret holders due to its lack of relevance and many legal gaps.
The judge ruled the case using Article 1365 of the Civil Code on Unlawful Acts, which is deemed inappropriate because the applicable law should be Law No.
30 of 2000 on Trade Secret Protection.
The conclusion is Law No.
30/2000 on Trade Secrets, which provides legal protection to trade secrets in the plastics industry, is ineffective and inadequate in protecting trade secrets due to the absence of specificity regarding the scope, terms, legal protection, and sanctions of trade secrets.
Related Results
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG
Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah rahasia perusahaan (trade secret). Objek adalah suatu bentuk informasi rahasia dagang perusahaan, baik tertulis...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia da...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahhui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Investor Terhadap investasi bodong, serta mengetahui bagaimana tahapan proses perlindungan y...