Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
View through CrossRef
Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam persaingan bisnis baik di bidang industri perdagangan maupun jasa adalah bagaimana menciptakan suatu penemuan atau metode baru yang hasilnya jika diperdagangkan akan menghasilkan keuntungan bagi yang membuatnya. Inilah yang dalam kalimat secara eksplisit biasa disebut dengan rahasia dagang (trade secret). Rahasia dagang menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam persaingan bisnis sekarang ini, Oleh karena itu, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Seorang pegawai atau pekerja dapat menimbulkan suatu pelanggaran rahasia dagang dengan cara memberikan maupun membocorkan hal yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi baik berupa informasi, data, maupun metode lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan baik yang akan digunakan sendiri atau dijual ke perusahaan dan tempat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Rahasia Dagang kepada pemilik hak atas rahasia dagang di Indonesia dan cara penyelesaian sengketa terhadap rahasia dagang yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Persaingan Bisnis; Rahasia Dagang.
Title: Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Description:
Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam persaingan bisnis baik di bidang industri perdagangan maupun jasa adalah bagaimana menciptakan suatu penemuan atau metode baru yang hasilnya jika diperdagangkan akan menghasilkan keuntungan bagi yang membuatnya.
Inilah yang dalam kalimat secara eksplisit biasa disebut dengan rahasia dagang (trade secret).
Rahasia dagang menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam persaingan bisnis sekarang ini, Oleh karena itu, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Seorang pegawai atau pekerja dapat menimbulkan suatu pelanggaran rahasia dagang dengan cara memberikan maupun membocorkan hal yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi baik berupa informasi, data, maupun metode lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan baik yang akan digunakan sendiri atau dijual ke perusahaan dan tempat lainnya.
Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Rahasia Dagang kepada pemilik hak atas rahasia dagang di Indonesia dan cara penyelesaian sengketa terhadap rahasia dagang yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Persaingan Bisnis; Rahasia Dagang.
Related Results
Ruang Lingkup Hukum Dagang
Ruang Lingkup Hukum Dagang
Rahasia dagang sekarang ini sudah merupakan salah satu bentuk investasi yang mahal di samping bentuk investasi lain yang harus dijaga terhadap semua pihak agar tidak disalahgunakan...
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAGANG TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAGANG TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungaan hukum perdata dagang terhadap pemilik rahasia dagang di Indonessia. Rahasia dagang yang merupakan suatu bentuk hak...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG
Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah rahasia perusahaan (trade secret). Objek adalah suatu bentuk informasi rahasia dagang perusahaan, baik tertulis...
PENGUATAN REGULASI RAHASIA DAGANG MELALUI KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG BERDASARKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PROSPEK DAN TEORI RISIKO
PENGUATAN REGULASI RAHASIA DAGANG MELALUI KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG BERDASARKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PROSPEK DAN TEORI RISIKO
Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi dan risiko tinggi. Perlindungan terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun...
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Rahasia Dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang seperti yang dirumuskan dalam angka1 Pasal 1 adalah informasi yang tidak diketahuioleh umum di bidang t...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindunga...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...