PENGUATAN REGULASI RAHASIA DAGANG MELALUI KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN INFORMASI RAHASIA DALAM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG BERDASARKAN PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PROSPEK DAN TEORI RISIKO

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi dan risiko tinggi. Perlindungan terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang belum bersifat komprehensif dan menyeluruh, khususnya dalam hal perjanjian lisensi rahasia dagang. Hak dan kewajiban para pihak belum diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Informasi rahasia yang dilisensikan harus mendapatkan perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran.Pentingnya pengaturan komprehensif perjanjian lisensi juga harus senantiasa mengelaborasi isi dari perjanjian itu sendiri, sama seperti pengaturan perjanjian lisensi di Amerika Serikat. Adapun pengaturandan penguatan UU Rahasia Dagang tersebut dibentuk dengan dasar kepastian hukum dan teori perlindungan HKI seperti Teori Prospek dan Teori Risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berupa penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip dan doktrin hukum. Sumber data yang diperoleh didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penguatan regulasi rahasia dagang dapat dicapai dengan memasukkan dan mengubah pengaturan perjanjian lisensi rahasia dagang pada UU Rahasia dagang dengan mempertimbangkan prospek ekonomi dan risiko dari informasi rahasia dagang tersebut. Hal ini juga dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang dapat mendorong perkembangan bisnis dan usahanya.