BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI

AbstrakMasalah tindak pidana asusila terhadap anak muncul karena pelaksanaan hukum pidana tidak berorientasi pada nilai keadilan, terutama pada perlindungan korban, melainkan pada penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, tidak menakut-nakuti orang tentang kejahatan kesusilaan, apalagi tentang pemerkosa dan pelecehan seksual anak. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana asusila menurut hokum pidana positif saat ini. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan82, Undang-Undang. Nomor. 23/ 2002 jo. Undang-Undang. Nomor. 35 Tahun 2014jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 / 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Unang Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kelemahan yang muncul pada Undang-Undang Nomor 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Moral.