PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RKUHP

Perzinahan merupakan bentuk tindakan seseorang yang lemah akan “din” dan akhlak insan yang paripurna. Aturan KUHP lama khususnya tentang perzinahan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji tentang pengaturan tindak pidana Perzinahan dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut KUHP, perzinahan diidentikkan dengan overspel yang maknannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan.  Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.  Overspel tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan. Hal ini berbeda dan memperluas kosep perzinahan yang tertuang dalam Rancangan KUHP. Dalam Pasal 417 RKUHP yang memuat tentang zina antara lain Pasal 418 RKUHP mengenai larangan tinggal bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan (kumpul kebo); dan Pasal 414-416 RKUHP pada dasarnya mengatur tentang ancaman pidana terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.