Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana

Penundaan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial atau prejudiciel geschil harus didasari pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret. Penerapan prejudicial geschile sering dilakukan dalam perkara dengan objek tanah maupun surat-surat yang mendasari kepemilikan tanah. Berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur prejudiciel geschil hanya memberikan kewenangan dan bukan kewajiban untuk menerapkan prejudiciel geschil. Apabila status keperdataan hak atas kepemilikan tanah belum jelas dan harus ditentukan oleh putusan perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata. Sebaliknya, apabila dalam suatu hak kepemilikan atas tanah dilatarbelakangi kejahatan, maka putusan perkara pidana yang akan menentukan status keperdataan hak kepemilikan tersebut. Kerumitan dan problematika penerapan prejudiciel geschil membawa kewajiban bagi maka penegak hukum dalam menerapkannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar penegakan hukum pidana berjalan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Abstract. The postponement of case examination on the grounds of a pre-judicial dispute or prejudiciel geschil must be based on clear and concrete legal arguments. The application of prejudicial geschile is often carried out in cases with land objects or documents that underlie land ownership. Various regulations in Indonesia that regulate prejudiciel geschil only give authority and not the obligation to apply prejudiciel geschil. If the civil status of land ownership rights is not clear and must be determined by a civil decision, the examination of a criminal case can be postponed pending a civil decision. On the other hand, if there is a criminal background in a land ownership right, then the decision of a criminal case will determine the civil status of the ownership right. The complexity and problems of implementing prejudiciel geschil carry an obligation, so law enforcers in implementing it must prioritize the principle of prudence so that criminal law enforcement runs to realize justice based on statutory regulations.