Javascript must be enabled to continue!
Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
View through CrossRef
Criminal money substitution is a very important instrument and has a crucial role in efforts to recover state losses caused by corruption crimes. Through this mechanism, the state seeks to recover losses incurred due to corruption. Although there are provisions that regulate the crime of substitute money, the implementation of the substitute money policy in Indonesia is considered ineffective in restoring state losses due to corruption. The main problem in this study is how the substitute money policy in corruption in Indonesia today and how the construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform. The methods used in this study are normative juridical and empirical juridical which are research methods that combine normative legal elements with the addition of empirical data. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data was collected through literature studies and field studies. Based on the results of this study, it can be seen that the policy is considered not to clearly explain how the mechanism for recovering state losses through the penalty of substitute money is related. In practice, currently the return of state losses through the imposition of penalty money in lieu has not been effective. This is because there are still many obstacles. Some of the obstacles in the implementation of this substitute money crime are the limitations of law enforcement officials, lack of coordination between institutions, and the inability to trace and confiscate the assets of perpetrators of corruption crimes. In addition, another obstacle faced at the time of execution is the inability of the perpetrator to return state losses caused by corruption crimes. This is what causes the maximum implementation of the substitute money criminal policy. The construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform, namely the substitute money policy must be able to enforce the law in Total Enforcement or at least in Full Enforcement, namely demanding the return of all state losses caused by corruption crimes as a whole without any legal loopholes that allow convicts to evade.
Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia
Title: Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
Description:
Criminal money substitution is a very important instrument and has a crucial role in efforts to recover state losses caused by corruption crimes.
Through this mechanism, the state seeks to recover losses incurred due to corruption.
Although there are provisions that regulate the crime of substitute money, the implementation of the substitute money policy in Indonesia is considered ineffective in restoring state losses due to corruption.
The main problem in this study is how the substitute money policy in corruption in Indonesia today and how the construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform.
The methods used in this study are normative juridical and empirical juridical which are research methods that combine normative legal elements with the addition of empirical data.
The data sources used in this study are primary data and secondary data.
Data was collected through literature studies and field studies.
Based on the results of this study, it can be seen that the policy is considered not to clearly explain how the mechanism for recovering state losses through the penalty of substitute money is related.
In practice, currently the return of state losses through the imposition of penalty money in lieu has not been effective.
This is because there are still many obstacles.
Some of the obstacles in the implementation of this substitute money crime are the limitations of law enforcement officials, lack of coordination between institutions, and the inability to trace and confiscate the assets of perpetrators of corruption crimes.
In addition, another obstacle faced at the time of execution is the inability of the perpetrator to return state losses caused by corruption crimes.
This is what causes the maximum implementation of the substitute money criminal policy.
The construction of the substitute money criminal policy in the perspective of criminal law reform, namely the substitute money policy must be able to enforce the law in Total Enforcement or at least in Full Enforcement, namely demanding the return of all state losses caused by corruption crimes as a whole without any legal loopholes that allow convicts to evade.
Related Results
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of ...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Penelitian ini bertujuan: 1.Untuk mengetahui, menganalisis bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi yang mengakibatkan kerugian Negara, 2.Untuk menganalis...
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, u...
Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi sudah menjadi wabah penyakit moral yang sangat kronis saat ini di Indonesia. Maka dibutuhkan...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...

