PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Pemberontakan dalam hukum pidana di Indonesia indentik dengan sebutan makar. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 104, 106, 107, dan 108, yang telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Dalam hukum pidana Islam yang dikatakan pemberontak adalah al-Baghyu yaitu keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. dalam hukum pidana Islam apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah. Sedangkan hukuman dalam KUHP jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108. Perbandingan bentuk hukuman menurut hukum Pidana Islam dan KUHP, di mana dalam hukum Pidana Islam bentuk hukuman tergantung pada posisi pelaku pemberontak. Jika pemberontak bertaubat maka diampuni, atau tidak dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan jarimah al-Baghyu. Sedangkan dalam KUHP sangat tergantung pada si pelaku, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga teringan yaitu amnesti (pengampunan).