Javascript must be enabled to continue!
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
View through CrossRef
The crime of premeditated murder is a term for premeditated murder by a person or a group of people who basically want to kill or eliminate someone's life. The crime of premeditated murder is regulated in the Criminal Code Article 340. The purpose of this writing is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder, whether there are elements of premeditated murder, the purpose of premeditated murder as well as the law or sanctions given and the responsibility of the crime. premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code. The method used is library research method. The crime of premeditated murder is listed in the Criminal Code Article 340 with elements of a criminal act who, intentionally, plans ahead and takes the lives of other people. One of the main elements is the planned element. The element of planning in advance means that there is a distance or time between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to make the killing run smoothly. Sanctions for a crime are death penalty, life imprisonment and 20 years temporary imprisonment. A criminal act of premeditated murder must be held responsible for the actions that have been committed.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Description:
The crime of premeditated murder is a term for premeditated murder by a person or a group of people who basically want to kill or eliminate someone's life.
The crime of premeditated murder is regulated in the Criminal Code Article 340.
The purpose of this writing is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder, whether there are elements of premeditated murder, the purpose of premeditated murder as well as the law or sanctions given and the responsibility of the crime.
premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code.
The method used is library research method.
The crime of premeditated murder is listed in the Criminal Code Article 340 with elements of a criminal act who, intentionally, plans ahead and takes the lives of other people.
One of the main elements is the planned element.
The element of planning in advance means that there is a distance or time between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to make the killing run smoothly.
Sanctions for a crime are death penalty, life imprisonment and 20 years temporary imprisonment.
A criminal act of premeditated murder must be held responsible for the actions that have been committed.
.
Related Results
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana da...
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Latar Belakang : Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur be...
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Latar Belakang : Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur be...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana
Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian i...

