Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana

View through CrossRef
The rapid development is marked by changes in telecommunications technology and computer technology. Technological sophistication gives rise to various kinds of crimes aimed at the virtual world community, one form of crime that occurs is cyberstalking. From this phenomenon, it is necessary to describe several arrangements that serve as the basis for tackling the rapid rate of cyberstalking. This research employs a normative judicial approach based on legal data gleaned from research sources. The primary and secondary legal information used in this research are both primary and secondary. The law number contains the majority of the legal information. 1. Amendments to the Information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 (UU ITE) No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE). Obtain secondary legal materials through library research, such as books, legal publications, the Internet, and expert opinion. The results of this study show that due to the rapid development of technology, many crimes stem from technological sophistication, including those related to cyberstalking, so it requires a special regulation that regulates cyberstalking, while there is no special regulation in tackling cyberstalking crimes. Regulations related to cyberstalking are still adopting the provisions of the ITE Law No. 19 of 2016 amendments to the ITE Law No. 11 of 2008.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Title: Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana
Description:
The rapid development is marked by changes in telecommunications technology and computer technology.
Technological sophistication gives rise to various kinds of crimes aimed at the virtual world community, one form of crime that occurs is cyberstalking.
From this phenomenon, it is necessary to describe several arrangements that serve as the basis for tackling the rapid rate of cyberstalking.
This research employs a normative judicial approach based on legal data gleaned from research sources.
The primary and secondary legal information used in this research are both primary and secondary.
The law number contains the majority of the legal information.
1.
Amendments to the Information and Electronic Transactions Law No.
11 of 2008 (UU ITE) No.
19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE).
Obtain secondary legal materials through library research, such as books, legal publications, the Internet, and expert opinion.
The results of this study show that due to the rapid development of technology, many crimes stem from technological sophistication, including those related to cyberstalking, so it requires a special regulation that regulates cyberstalking, while there is no special regulation in tackling cyberstalking crimes.
Regulations related to cyberstalking are still adopting the provisions of the ITE Law No.
19 of 2016 amendments to the ITE Law No.
11 of 2008.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...

Back to Top