Javascript must be enabled to continue!
Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana
View through CrossRef
The rapid development is marked by changes in telecommunications technology and computer technology. Technological sophistication gives rise to various kinds of crimes aimed at the virtual world community, one form of crime that occurs is cyberstalking. From this phenomenon, it is necessary to describe several arrangements that serve as the basis for tackling the rapid rate of cyberstalking. This research employs a normative judicial approach based on legal data gleaned from research sources. The primary and secondary legal information used in this research are both primary and secondary. The law number contains the majority of the legal information. 1. Amendments to the Information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008 (UU ITE) No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE). Obtain secondary legal materials through library research, such as books, legal publications, the Internet, and expert opinion. The results of this study show that due to the rapid development of technology, many crimes stem from technological sophistication, including those related to cyberstalking, so it requires a special regulation that regulates cyberstalking, while there is no special regulation in tackling cyberstalking crimes. Regulations related to cyberstalking are still adopting the provisions of the ITE Law No. 19 of 2016 amendments to the ITE Law No. 11 of 2008.
Title: Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana
Description:
The rapid development is marked by changes in telecommunications technology and computer technology.
Technological sophistication gives rise to various kinds of crimes aimed at the virtual world community, one form of crime that occurs is cyberstalking.
From this phenomenon, it is necessary to describe several arrangements that serve as the basis for tackling the rapid rate of cyberstalking.
This research employs a normative judicial approach based on legal data gleaned from research sources.
The primary and secondary legal information used in this research are both primary and secondary.
The law number contains the majority of the legal information.
1.
Amendments to the Information and Electronic Transactions Law No.
11 of 2008 (UU ITE) No.
19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE).
Obtain secondary legal materials through library research, such as books, legal publications, the Internet, and expert opinion.
The results of this study show that due to the rapid development of technology, many crimes stem from technological sophistication, including those related to cyberstalking, so it requires a special regulation that regulates cyberstalking, while there is no special regulation in tackling cyberstalking crimes.
Regulations related to cyberstalking are still adopting the provisions of the ITE Law No.
19 of 2016 amendments to the ITE Law No.
11 of 2008.
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PHISING YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAMBIL DATA PRIBADI PADA SITUS DIGITAL TRADING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INF
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PHISING YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAMBIL DATA PRIBADI PADA SITUS DIGITAL TRADING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INF
Tindak Pidana Cyber Phising yang digunakan untuk mengambil data pribadi pada Situs Digital Trading di mana Pelaku setelah membuat situs phising tersebut lalu mengirimkan...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Abstrak. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pengaruh revolusi industri 4.0, salah satu permasalahan yang terjadi akibat pertumbuhan teknol...
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan atau tindak pidana yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumny...

