Javascript must be enabled to continue!
Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
View through CrossRef
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022. In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated. This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code. This research uses normative juridical method. This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence. Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence. Third, criminal sanctions. Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution. Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’. Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable. While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment. Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
Description:
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No.
1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022.
In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated.
This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code.
This research uses normative juridical method.
This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence.
Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence.
Third, criminal sanctions.
Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution.
Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’.
Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable.
While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment.
Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam
Tindak pidana penjarahan dapat diklasifikasikan sesuai dengan yang terangkum pada Pasal 363 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat keadaan ...
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan memba...
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan memba...

