Javascript must be enabled to continue!
Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
View through CrossRef
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022. In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated. This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code. This research uses normative juridical method. This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence. Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence. Third, criminal sanctions. Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution. Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’. Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable. While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment. Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru
Description:
Currently, the Draft Criminal Code has been passed into Law No.
1 Year 2023 on the Criminal Code during the plenary session of the House of Representatives, 6 December 2022.
In the New Criminal Code, attempted criminal offence is also reformulated.
This research aims to compare the regulation of attempted criminal offence between the Old and New Criminal Code.
This research uses normative juridical method.
This research found that the differences between the Old and New Criminal Code are: First, the definition of attempted criminal offence.
Second, the criteria on the ‘commencement of execution’ of attempted criminal offence.
Third, criminal sanctions.
Fourth, the condition that the attempt is not criminalised after the perpetrator has commenced the execution.
Fifth, the regulation of ‘qualified attempt’.
Sixth, the requirements for attempted criminal offences that are not punishable.
While the similarities are: First, both regulate the maximum imprisonment of fifteen years for attempted criminal offences whose principal criminal offence is punishable by death or life imprisonment.
Second, both regulate that the additional punishment for attempted criminal offences is the same as the additional punishment for the main criminal offence.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Paradigma Baru Tindak pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional
Paradigma Baru Tindak pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional
Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Dua pasal da...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode p...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS LAYANAN PUBLIK PADA KUHP LAMA DAN KUHP BARU (Studi Kasus Pengrusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS LAYANAN PUBLIK PADA KUHP LAMA DAN KUHP BARU (Studi Kasus Pengrusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI)
Tujuan dari riset ini adalah melakukan kajian hukum mengenai delik pidana perusakan prasarana publik sebagaimana diatur dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru, dengan studi kasus ...

