Javascript must be enabled to continue!
Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia
View through CrossRef
Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body. This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder. The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation. Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder. Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Title: Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia
Description:
Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body.
This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder.
The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation.
Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder.
Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia.
The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach.
The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.
Related Results
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana da...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

