Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi

View through CrossRef
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which  supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Title: Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi
Description:
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed.
supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.
79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration.
The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia.
The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators.
This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem.
The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which  supported by legal journals and books.
Data collection techniques used are recording and sorting information.
In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting.
The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No.
32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.

Related Results

KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet
Kemudahan dalam mengakses internet dan  media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatny...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...

Back to Top