Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menjual Atau Menyediakan Rokok Kena Cukai Yang Tidak Terdaftar

View through CrossRef
Cigarettes without excise duty or cigarettes with a hammer excise stamp on them can also be said to be illegal cigarettes with the characteristics of the original excise stamps including that the original excise stamps can be detected by naked eye, the hologram paper is usually green with the Indonesian symbol but the color can change every year, and Original excise tape paper has worm-like fibers and watermarks. Cigarettes that are mandatory for distribution in Indonesia can be achieved with business legality, production legality, and promotion legality as the bureaucracy of cigarette distribution in Indonesia. And as explained above, that smoking is a product of processed tobacco, in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise, cigarette packages must be affixed with and attached with excise tape as proof of excise payment so that cigarettes can be said to be legal to offer, hand over, provided for sale. Law Number 39 of 2007 concerning Excise also regulates that cigarettes that circulate without excise bands and do not comply with the applicable laws are said to be illegal cigarettes, anyone who distributes them can be said to be against the law and can be subject to imprisonment and fines.
Title: Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menjual Atau Menyediakan Rokok Kena Cukai Yang Tidak Terdaftar
Description:
Cigarettes without excise duty or cigarettes with a hammer excise stamp on them can also be said to be illegal cigarettes with the characteristics of the original excise stamps including that the original excise stamps can be detected by naked eye, the hologram paper is usually green with the Indonesian symbol but the color can change every year, and Original excise tape paper has worm-like fibers and watermarks.
Cigarettes that are mandatory for distribution in Indonesia can be achieved with business legality, production legality, and promotion legality as the bureaucracy of cigarette distribution in Indonesia.
And as explained above, that smoking is a product of processed tobacco, in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise, cigarette packages must be affixed with and attached with excise tape as proof of excise payment so that cigarettes can be said to be legal to offer, hand over, provided for sale.
Law Number 39 of 2007 concerning Excise also regulates that cigarettes that circulate without excise bands and do not comply with the applicable laws are said to be illegal cigarettes, anyone who distributes them can be said to be against the law and can be subject to imprisonment and fines.

Related Results

KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PERLUASAN MAKNA BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM
PERLUASAN MAKNA BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM
Pengaturan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.94/PMK.4/2016 menghadapi berbagai permasalahan yuridis. Luasnya makna dan ruang lingkup barang ...
Persepsi Masyarakat Kota Magelang Terhadap Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Anak Dengan Riwayat Orang Tua Perokok
Persepsi Masyarakat Kota Magelang Terhadap Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Anak Dengan Riwayat Orang Tua Perokok
Merokok sudah menjadi hal lazim yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Baik itu dari kalangan anak-anak  maupun orang tua.  Banyak orang yang merokok di dekat anggota keluargany...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk men...
Sekilas PR Sukun
Sekilas PR Sukun
Sekilas PR SukunBerawal dari klobot, salah satu jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari kulit jagung sebagai pembungkus tembakau, Pabrik Rokok Sukun kini telah dikenal sebagai...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...

Back to Top