Javascript must be enabled to continue!
Kebebasan Pers dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers dan Etika Media)
View through CrossRef
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kebebasan pers, etika media dan hubungan antara kebebasan pers dan penerapan etika media dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebebasan pers dianggap sebagai pilar demokrasi karena media berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga kekuasaan lainnya. 2) Munculnya UU Pers tahun 1999 melegitimasi peran dan tanggungjawabnya yaitu kebebasan dalam berpendapat. 3) Sejarah otoritarian pers orde baru yng mengekang dan membatasi kebebasan berpendapatmenjadi cikal bakal munculnya konsep pers bertanggungjawab sosial yang diadopsi dari pemikiran Kant dalam teori etikanya dan menjadi solusi bagi kebebasan pers di Indonesia. 4) Kebebasan pers tidak berarti kebebasan tanpa kontrol. Enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers yaitu:a) Menyebarkan kebencian; b) Konten pencabulan dan pornografi; c) Melakukan fitnah dan pencemaran nama baik; d) Iklan yang berbohong (deceptive advertising); e) Promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok); f) Pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara. 5) Kebebasan pers dan etika media saling melengkapi. Media memiliki kebebasan untuk memberitakan, tetapi media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberitaan yang ada sesuai dengan standar etika. Ini penting agar media dapat berfungsi secara maksimal dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik.
Universitas Muslim Indonesia
Title: Kebebasan Pers dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers dan Etika Media)
Description:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kebebasan pers, etika media dan hubungan antara kebebasan pers dan penerapan etika media dalam praktik jurnalistik di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research).
Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebebasan pers dianggap sebagai pilar demokrasi karena media berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga kekuasaan lainnya.
2) Munculnya UU Pers tahun 1999 melegitimasi peran dan tanggungjawabnya yaitu kebebasan dalam berpendapat.
3) Sejarah otoritarian pers orde baru yng mengekang dan membatasi kebebasan berpendapatmenjadi cikal bakal munculnya konsep pers bertanggungjawab sosial yang diadopsi dari pemikiran Kant dalam teori etikanya dan menjadi solusi bagi kebebasan pers di Indonesia.
4) Kebebasan pers tidak berarti kebebasan tanpa kontrol.
Enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers yaitu:a) Menyebarkan kebencian; b) Konten pencabulan dan pornografi; c) Melakukan fitnah dan pencemaran nama baik; d) Iklan yang berbohong (deceptive advertising); e) Promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok); f) Pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara.
5) Kebebasan pers dan etika media saling melengkapi.
Media memiliki kebebasan untuk memberitakan, tetapi media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberitaan yang ada sesuai dengan standar etika.
Ini penting agar media dapat berfungsi secara maksimal dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik.
Related Results
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Pers mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem pers Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum. Tantangan pers mahasiswa dalam posisi ...
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik
Secara normatif kebebasan pers telah diatur dengan tegas dalam UU tentang Pers, disebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-p...
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ...
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press his an informative function, namely providing information to the general p...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
STRATEGI MENGHADAPI WARTAWAN ABAL-ABAL
STRATEGI MENGHADAPI WARTAWAN ABAL-ABAL
Pasca reformasi 1998, pertumbuhan media di Indonesia meningkat pesat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Dimana salah satu isinya menjamin kemer...
Hukum, Kekuasaan & Kebebasan Pers
Hukum, Kekuasaan & Kebebasan Pers
Salah satu prinsip suatu negara konstitusional yang demokratis adalah hadirnya kebebasan pers yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan dalam perspektif ketatanegaraan, ...
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...

