Hukum, Kekuasaan & Kebebasan Pers

Salah satu prinsip suatu negara konstitusional yang demokratis adalah hadirnya kebebasan pers yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan dalam perspektif ketatanegaraan, kemerdekaan pers bersumber dari konsep kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebebasan pers dapat berjalan tergantung politik hukum suatu rezim. Kebebasan pers terikat dengan suatu sistem ketatanegaraan kebebasan pers tidak luput dari pengaruh kekuasaan atau konfigurasi politik suatu negara, sehingga keterkaitan pers dengan kepentingan politik tidak dapat diabaikan. Interaksi pers dengan penguasa dapat terlaksana apabila masing-masing menyadari kewajiban sesuai posisinya dan bersifat timbal balik (check and balances). Interaksi pers dan penguasa adalah sejauhmana kebebasan pers dalam menyajikan pemberitaannya. Sementara dari segi peran penguasa sebagai institusi pengawas adalah sampai dimana batasannya dalam memberikan toleransi sehingga proses interaksi itu masih dikatakan positif.