Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja. Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik. Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Title: FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kelemahan Dewan Pers.
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan Bagaimana cara memperkuat fungsi Dean Pers dalam melindungi kemerdekaan pers.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Dewan Pers yang berstatus sebagai lembaga negara independen masih belum mampu dalam menggunakan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 hanya memiliki fungsi yang sederhana, seperti mediator sengketa pers saja.
Karena didalam undang-undang tersebut Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki atas pelanggaran yang terjadi di lingkup jurnalistik.
Dan juga kini tantangan yang datang bukan lagi berasal dari eksternal melainkan dari internal pers itu sendiri, yang mana saat ini perusahaan pers yang kerap melakukan tindakan yang tidak netral, yang dikarenakan pemilik perusahaan pers itu sendiri menggunakan media nya sebagai sarana berpolitik.

Related Results

Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...
PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA
PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA
Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan ...
STRATEGI MENGHADAPI WARTAWAN ABAL-ABAL
STRATEGI MENGHADAPI WARTAWAN ABAL-ABAL
Pasca reformasi 1998, pertumbuhan media di Indonesia meningkat pesat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Dimana salah satu isinya menjamin kemer...
Problematika Penegakan Hukum dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber dan Wartawan Abal-Abal di Kota Tanjungpinang
Problematika Penegakan Hukum dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber dan Wartawan Abal-Abal di Kota Tanjungpinang
Media massa dan wartawan merupakan dua sumber daya yang saling berhubungan. Perusahaan media massa tidak profesional berdampak negatif terhadap kehidupan pers. Media massa dan wart...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press his an informative function, namely providing information to the general p...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...

Back to Top