Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
View through CrossRef
Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other actions directed at someone's sexuality of their relationship status with the victim. This paper will formulate forms of victims' rights and efforts that can be made by victims if their rights are not fulfilled as well as legal protection for victims of sexual violence. The formulation of the problem of writing includes the form of rights of victims of sexual violence that often occurs in the university as well as the rights of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the TPKS. Permendikbud aims to guarantee protection for victims by guaranteeing the rights of victims. In the end, the existence of this regulation is intended to foster a campus life. TPKS seeks to prevent and recover victims as a fulfillment of the rights of victims of violence. In this case, it aims to prevent all forms of sexual violence, create an environment without sexual violence and ensure the non-recurrence of sexual violence. These regulations ultimately fulfill the rights of victims. Thus, the presence of the Minister of Education and Culture and the TPKS Law are legal protection and legal certainty for victims of violence by involving stakeholders in order to achieve the objectives of handling, protecting and recovering victims. The type of research used in this paper is normative juridical. The results of the discussion are presented descriptively.
Title: Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Description:
Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other actions directed at someone's sexuality of their relationship status with the victim.
This paper will formulate forms of victims' rights and efforts that can be made by victims if their rights are not fulfilled as well as legal protection for victims of sexual violence.
The formulation of the problem of writing includes the form of rights of victims of sexual violence that often occurs in the university as well as the rights of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the TPKS.
Permendikbud aims to guarantee protection for victims by guaranteeing the rights of victims.
In the end, the existence of this regulation is intended to foster a campus life.
TPKS seeks to prevent and recover victims as a fulfillment of the rights of victims of violence.
In this case, it aims to prevent all forms of sexual violence, create an environment without sexual violence and ensure the non-recurrence of sexual violence.
These regulations ultimately fulfill the rights of victims.
Thus, the presence of the Minister of Education and Culture and the TPKS Law are legal protection and legal certainty for victims of violence by involving stakeholders in order to achieve the objectives of handling, protecting and recovering victims.
The type of research used in this paper is normative juridical.
The results of the discussion are presented descriptively.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
BSTRAKKekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yangmemenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakupberbagai jenis tindakan...
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas
Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan sek...
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dar...
BENTUK PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
BENTUK PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Kekerasan seksual banyak terjadi di dunia Pendidikan, salah satunya pada jenjang Pendidikan tinggi. Banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pergurusan tinggi tidak berani me...
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
ABSTRACT-The phenomenon of violence that occurs in children in Indonesia is increasing, especially acts of sexual violence. Many acts of sexual violence that occur in children occu...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan se...
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana...

