Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

View through CrossRef
Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other actions directed at someone's sexuality of their relationship status with the victim. This paper will formulate forms of victims' rights and efforts that can be made by victims if their rights are not fulfilled as well as legal protection for victims of sexual violence. The formulation of the problem of writing includes the form of rights of victims of sexual violence that often occurs in the university as well as the rights of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the TPKS. Permendikbud aims to guarantee protection for victims by guaranteeing the rights of victims. In the end, the existence of this regulation is intended to foster a campus life. TPKS seeks to prevent and recover victims as a fulfillment of the rights of victims of violence. In this case, it aims to prevent all forms of sexual violence, create an environment without sexual violence and ensure the non-recurrence of sexual violence. These regulations ultimately fulfill the rights of victims. Thus, the presence of the Minister of Education and Culture and the TPKS Law are legal protection and legal certainty for victims of violence by involving stakeholders in order to achieve the objectives of handling, protecting and recovering victims. The type of research used in this paper is normative juridical. The results of the discussion are presented descriptively.
Universitas Muhammadiyah Gombong
Title: Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Description:
Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other actions directed at someone's sexuality of their relationship status with the victim.
This paper will formulate forms of victims' rights and efforts that can be made by victims if their rights are not fulfilled as well as legal protection for victims of sexual violence.
The formulation of the problem of writing includes the form of rights of victims of sexual violence that often occurs in the university as well as the rights of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the TPKS.
Permendikbud aims to guarantee protection for victims by guaranteeing the rights of victims.
In the end, the existence of this regulation is intended to foster a campus life.
TPKS seeks to prevent and recover victims as a fulfillment of the rights of victims of violence.
In this case, it aims to prevent all forms of sexual violence, create an environment without sexual violence and ensure the non-recurrence of sexual violence.
These regulations ultimately fulfill the rights of victims.
Thus, the presence of the Minister of Education and Culture and the TPKS Law are legal protection and legal certainty for victims of violence by involving stakeholders in order to achieve the objectives of handling, protecting and recovering victims.
The type of research used in this paper is normative juridical.
The results of the discussion are presented descriptively.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
BSTRAKKekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yangmemenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakupberbagai jenis tindakan...
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dar...
BENTUK PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
BENTUK PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Kekerasan seksual banyak terjadi di dunia Pendidikan, salah satunya pada jenjang Pendidikan tinggi. Banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pergurusan tinggi tidak berani me...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan se...

Back to Top