Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Fungsi Pengawasan Satresnarkoba dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Bogor

View through CrossRef
Permasalahan yang dihadapi oleh fungsi unit pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor berasal dari kendala intern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor dan hambatannya. Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan penyidikan merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan melakukan monitoring kepada anggota yang melukan tugas penyelidikan, serta melakukan evaluasi setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus pidana narkoba. Dan hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sanksi kepada pelaku, regulasi yang belum kuat, kurangnya integritas pejabat. upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun pejabat yang terlibat dalam tidak pidana narkoba, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingya pemberantasan narkoba dengan membantu pihak kepolisian dan memberikan informasi, perlu ada perangkat regulasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelidikan.  
Title: Fungsi Pengawasan Satresnarkoba dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Bogor
Description:
Permasalahan yang dihadapi oleh fungsi unit pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor berasal dari kendala intern.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor dan hambatannya.
Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian.
Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan penyidikan merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan melakukan monitoring kepada anggota yang melukan tugas penyelidikan, serta melakukan evaluasi setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus pidana narkoba.
Dan hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sanksi kepada pelaku, regulasi yang belum kuat, kurangnya integritas pejabat.
upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun pejabat yang terlibat dalam tidak pidana narkoba, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingya pemberantasan narkoba dengan membantu pihak kepolisian dan memberikan informasi, perlu ada perangkat regulasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelidikan.
 .

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah )
Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah )
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradi...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum La...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode p...

Back to Top