Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

View through CrossRef
As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court. Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law. With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes. Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars. Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases. The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases. For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applie
Title: Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia
Description:
As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court.
Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law.
With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes.
Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars.
Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases.
The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases.
For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applie.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang  merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19
Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah per...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...

Back to Top