Javascript must be enabled to continue!
Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia
View through CrossRef
As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court. Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law. With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes. Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars. Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases. The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases. For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applie
Title: Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia
Description:
As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court.
Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law.
With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes.
Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars.
Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases.
The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases.
For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applie.
Related Results
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19
Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah per...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...
PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
<div style="’text-align: center;">Penerapan asas contra legem oleh hakim dalam perkara pidana memang menimbulkan perdebatan yang panjang, apalagi jika hal itu dilakukan terha...

