Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19

Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah peran Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara. Banyaknya perkara yang harus diadili, memaksa Pengadilan Negeri untuk terus menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsinya dalam mengadili perkara yang diajukan. Banyak sekali aspek-aspek dalam Pengadilan Negeri yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai peran Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai pengadilan menggunakan sistem E-Court dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Negeri. Dalam momentum pandemi COVID-19 seperti inilah pemanfaatan E-Court dimaksimalkan karena guna mengurangi interaksi di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus meminimalisasi potensi penyebaran virus corona. Banyak sekali aspek-aspek dalam E-Court yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai kinerja E-Court ini. Karena mengingat  program E-Court ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan social distancing sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas dalam momentum pandemik COVID-19. Selain melakukan Seminar Nasional melalui via online sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam kelompok KKN Legalaid melakukan pendampingan langsung di Pengadilan Negeri Karawang sekaligus meneliti perubahan-perubahan bagian-bagian lain di unit kerja Pengadilan Negeri Karawang semenjak era Covid 19. Dalam era yang baru seluruh kantor pemerintah termasuk Pengadilan Negeri ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut ada perubahan pada metode pelayanannya yaitu dari metode konvensional berubah kepada metode daring, beberapa hal yang dilakukan dalam pengadilan dengan Metode daring adalah pendaftaran perkara, persidangan(perkara perdata), pelayanan bantuan hukum, pemberkasan dilakukan semi daring