Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perpektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP

View through CrossRef
Pembunuhan berencana disertai mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang mencerminkan kekejaman ekstrem. Pasal 340 KUHP memang mengatur pembunuhan berencana, tetapi belum mengakomodasi unsur mutilasi sebagai faktor pemberat tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur dan sanksi pembunuhan mutilasi berencana dalam perspektif Pasal 340 KUHP dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP dapat diperkuat melalui bukti tindakan mutilasi. Hukum Islam menawarkan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif dengan membuka ruang pemaafan dan ganti rugi. Dalam hukum Islam, pembunuhan semacam ini termasuk qatl ‘amd dengan sanksi qishash, diyat, atau ta’zir. Penelitian ini merekomendasikan agar KUHP memperhatikan khusus terhadap tindakan mutilasi sebagai indikator kekejaman pembunuhan.
Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung
Title: Perpektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP
Description:
Pembunuhan berencana disertai mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang mencerminkan kekejaman ekstrem.
Pasal 340 KUHP memang mengatur pembunuhan berencana, tetapi belum mengakomodasi unsur mutilasi sebagai faktor pemberat tersendiri.
Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur dan sanksi pembunuhan mutilasi berencana dalam perspektif Pasal 340 KUHP dan hukum pidana Islam.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP dapat diperkuat melalui bukti tindakan mutilasi.
Hukum Islam menawarkan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif dengan membuka ruang pemaafan dan ganti rugi.
Dalam hukum Islam, pembunuhan semacam ini termasuk qatl ‘amd dengan sanksi qishash, diyat, atau ta’zir.
Penelitian ini merekomendasikan agar KUHP memperhatikan khusus terhadap tindakan mutilasi sebagai indikator kekejaman pembunuhan.

Related Results

Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the ...
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi
Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi
Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse styles and forms, fro...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana da...
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyidangkan kasus pembunuhan yang ...
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan ...
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
Keadilan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Klausul Non-Kompetisi Dalam Kontrak Kerja
This study analyzes legal justice for workers in the application of non-competition clauses in employment contracts, particularly in the context of unequal bargaining positions bet...

Back to Top