Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika
View through CrossRef
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan global, penyalagunaan narkotika menjadi trending terutama dikalangan remaja sebagaimana data dari BNN Kab Sumbawa. Peredaran dan penyalagunaan narkotika di Kabupaten Sumbawa sudah sangat menghawatirkan. Bukan hanya masyarakat umum yang terjerat, narkotika sudah jauh merambah dikalangan penjara. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Tinjuan Yuridis temtamg Penyalagunaan narkotika Undang-undang Nomor 35 TAHUN 2009 dan mengetahui bentuk penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja. Jenis penelitian ini adalah penelitian secara empiris dengan pendekaan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa sanksi terhadap pengguna atau penyalagunaan narkotika dikalangan remaja serta tindakan upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh BNN Kabupaten Sumbawa, Kepolisian da penyidik.
Title: Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika
Description:
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pergaulan global, penyalagunaan narkotika menjadi trending terutama dikalangan remaja sebagaimana data dari BNN Kab Sumbawa.
Peredaran dan penyalagunaan narkotika di Kabupaten Sumbawa sudah sangat menghawatirkan.
Bukan hanya masyarakat umum yang terjerat, narkotika sudah jauh merambah dikalangan penjara.
Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Tinjuan Yuridis temtamg Penyalagunaan narkotika Undang-undang Nomor 35 TAHUN 2009 dan mengetahui bentuk penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.
Jenis penelitian ini adalah penelitian secara empiris dengan pendekaan sosiologis.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa sanksi terhadap pengguna atau penyalagunaan narkotika dikalangan remaja serta tindakan upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalagunaan narkotika oleh BNN Kabupaten Sumbawa, Kepolisian da penyidik.
Related Results
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataa...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT
Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya UU Narkotika itu sendiri, karena ketentuan pasal ini mengkriminalisasi pen...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana nark...
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi
The objectives of this study are: 1) To find the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. 2) To find the criminal law policy reg...
Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari
Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari
Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok daerah di Indonesia. Para sindikat menyasar anak dan remaja sebagai tujuan penyalahgunaan narkotika te...