Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN : KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
View through CrossRef
<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>It is empirical fact in Indonesia not only has written law which imposed by state power ( state law). Beside written law there is also unwritten law which often called the non state law. Political of law to uniting as one political unity and enforce the legal sentralism has disregarded the fact of legal pluralism ( the political of ignorance). Political of law of the Judicial Power Code which imposed during the time does not clearly arrange the state recognation to unwritten law, even unwritten law is recognnized, but still very sumir and floating. Although Code No. 48/2009 about Judicial Power adopt the politics of legal pluralism and recognizes the existence unwritten law, but it is still sham (weak legal pluralism), causing that in fact predominate the state law still happened and unwritten law only becoming complement to state law. Political forwards legal pluralism in Judicial Power Code ideally is not made conditional. The political legal pluralism of Judicial Power Code must to adopt strong legal pluralism, so can accommodate pluralism in society.</em></p><p><em>Key Words</em><em> : </em><em>Legal Pluralism</em><em>, </em><em>Judicial Power</em><em>, </em><em>Unwritten Law</em><em>.</em></p>
Title: POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN : KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Description:
<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>It is empirical fact in Indonesia not only has written law which imposed by state power ( state law).
Beside written law there is also unwritten law which often called the non state law.
Political of law to uniting as one political unity and enforce the legal sentralism has disregarded the fact of legal pluralism ( the political of ignorance).
Political of law of the Judicial Power Code which imposed during the time does not clearly arrange the state recognation to unwritten law, even unwritten law is recognnized, but still very sumir and floating.
Although Code No.
48/2009 about Judicial Power adopt the politics of legal pluralism and recognizes the existence unwritten law, but it is still sham (weak legal pluralism), causing that in fact predominate the state law still happened and unwritten law only becoming complement to state law.
Political forwards legal pluralism in Judicial Power Code ideally is not made conditional.
The political legal pluralism of Judicial Power Code must to adopt strong legal pluralism, so can accommodate pluralism in society.
</em></p><p><em>Key Words</em><em> : </em><em>Legal Pluralism</em><em>, </em><em>Judicial Power</em><em>, </em><em>Unwritten Law</em><em>.
</em></p>.
Related Results
Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama
Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama
Religious pluralisme among Muslims itself raises pros and cons, acceptance on the one hand and resistance on the other. Supporters of religious pluralisme argue that this idea is a...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman mulai awal Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Orde Ref...