Javascript must be enabled to continue!
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
View through CrossRef
Deforestation is a phenomenon that needs to be addressed seriously to preserve the environment. One of the causes of deforestation is illegal logging activities in forest areas. The purpose of this research is to examine the impact of illegal logging, analyze the law enforcement process against illegal logging perpetrators and analyse obstacles in the implementation of law enforcement against illegal logging in Tojo Una-Una Regency. The research method uses empirical juridical research by using a conceptual approach and a case approach. This research concludes that the investigation of the crime of illegal logging in the Tojo Una-Una Regency area is carried out by Investigators at the Tojo Una-Una Police Station and Civil Servant Investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre and obstacles in the implementation of law enforcement come from technical obstacles such as the difficulty of the terrain that must be traversed to reach the forest area, lack of facilities and infrastructure and lack of personnel at Tojo Una-Una Police Station and investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre to carry out law enforcement duties against illegal logging crimes, as well as obstacles originating from the rule of law or legal substance, especially after the enactment of the Job Creation law.
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Title: IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
Description:
Deforestation is a phenomenon that needs to be addressed seriously to preserve the environment.
One of the causes of deforestation is illegal logging activities in forest areas.
The purpose of this research is to examine the impact of illegal logging, analyze the law enforcement process against illegal logging perpetrators and analyse obstacles in the implementation of law enforcement against illegal logging in Tojo Una-Una Regency.
The research method uses empirical juridical research by using a conceptual approach and a case approach.
This research concludes that the investigation of the crime of illegal logging in the Tojo Una-Una Regency area is carried out by Investigators at the Tojo Una-Una Police Station and Civil Servant Investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre and obstacles in the implementation of law enforcement come from technical obstacles such as the difficulty of the terrain that must be traversed to reach the forest area, lack of facilities and infrastructure and lack of personnel at Tojo Una-Una Police Station and investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre to carry out law enforcement duties against illegal logging crimes, as well as obstacles originating from the rule of law or legal substance, especially after the enactment of the Job Creation law.
.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang d...
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum La...
Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar
Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar
ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk menc...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...

