Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA

View through CrossRef
Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai core bisnisnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya. Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula. Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.
Title: PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA
Description:
Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya.
Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial.
Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh.
Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan.
Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai core bisnisnya.
Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya.
Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula.
Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading
Abstract. Law enforcement of cyber crimes in an effort to provide protection to victims in trading robot cases is an important thing to do. This is because cases of illegal trading...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...

Back to Top