Javascript must be enabled to continue!
Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum
View through CrossRef
Abstract: The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of his work. The corporate criminal acts frequently include white collar crimes. The company's activities give a possibility for white-collar criminality to occur. The study investigates the legal resolution of crimes involving wages below the minimum wage using the white collar crime approach. This is a juridico-normative study employing qualitative data analysis. The juris-normative method is employed to analyze data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions. Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with the intention of establishing justice. The results indicate that there are still numerous business owners who do not comply with the regulations. This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage. The efficacy of efforts to prevent criminals from receiving below-minimum payments must consider the causes of the crime. The examination of this research found criminological factors in the criminal act of paying wages below the minimum, white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum
Description:
Abstract: The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of his work.
The corporate criminal acts frequently include white collar crimes.
The company's activities give a possibility for white-collar criminality to occur.
The study investigates the legal resolution of crimes involving wages below the minimum wage using the white collar crime approach.
This is a juridico-normative study employing qualitative data analysis.
The juris-normative method is employed to analyze data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions.
Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with the intention of establishing justice.
The results indicate that there are still numerous business owners who do not comply with the regulations.
This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage.
The efficacy of efforts to prevent criminals from receiving below-minimum payments must consider the causes of the crime.
The examination of this research found criminological factors in the criminal act of paying wages below the minimum, white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime becaus...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode p...
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang d...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...

