Javascript must be enabled to continue!
Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum
View through CrossRef
Abstract: The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of his work. The corporate criminal acts frequently include white collar crimes. The company's activities give a possibility for white-collar criminality to occur. The study investigates the legal resolution of crimes involving wages below the minimum wage using the white collar crime approach. This is a juridico-normative study employing qualitative data analysis. The juris-normative method is employed to analyze data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions. Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with the intention of establishing justice. The results indicate that there are still numerous business owners who do not comply with the regulations. This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage. The efficacy of efforts to prevent criminals from receiving below-minimum payments must consider the causes of the crime. The examination of this research found criminological factors in the criminal act of paying wages below the minimum, white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum
Description:
Abstract: The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of his work.
The corporate criminal acts frequently include white collar crimes.
The company's activities give a possibility for white-collar criminality to occur.
The study investigates the legal resolution of crimes involving wages below the minimum wage using the white collar crime approach.
This is a juridico-normative study employing qualitative data analysis.
The juris-normative method is employed to analyze data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions.
Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with the intention of establishing justice.
The results indicate that there are still numerous business owners who do not comply with the regulations.
This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage.
The efficacy of efforts to prevent criminals from receiving below-minimum payments must consider the causes of the crime.
The examination of this research found criminological factors in the criminal act of paying wages below the minimum, white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang d...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (TINJAUAN KRIMINOLOGI – VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (TINJAUAN KRIMINOLOGI – VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman.Kejahatan atau Tindak pidan...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
Women and White-Collar Crime
Women and White-Collar Crime
The inclusion of gender in the field of white-collar crime represents a relatively new and challenging area of study and research. The existing information on this topic is scarce,...
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
Secara konstitusi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelayakan penghidupan ini harus sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, artinya seorang peker...

