Norma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia

The development of the sharia economy which is accompanied by the wide scope of economic activity in Indonesia has a very large influence on the increase in sharia economic disputes both in terms of quantity (amount) and quality (weight) from time to time. The type of research is library research supported by empirical data in the field. Data collection uses reading techniques, citing information from legal prescriptions written in the Act and other reference books. Settlement of sharia economic disputes in Indonesia can be done by two methods, namely litigation and non-litigation methods. In litigation, the settlement of sharia economic disputes in Indonesia has developed ideas and norms after the issuance of Perma Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes, Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Simple Lawsuits and Perma Number 4 of 2019 concerning Amendment to Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for a Simple Lawsuit. Abstrak Perkembangan ekonomi syari’ah yang diiringi dengan luasnya cakupan aktiftas perekonomian di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan sengketa ekonomi syari’ah baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bobot) dari waktu ke waktu. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan didukung oleh data-data empiris dilapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi dari preskripsi- preskripsi hukum yang tertulis di Undang-Undang dan buku-buku referensi lainnya. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Indonesia dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode litigasi dan non litigasi. Secara litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Indonesia mengalami perkembangan pemikiran dan norma pasca terbitnya Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.