Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR )

View through CrossRef
Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah. Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng. Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.
Title: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR )
Description:
Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.
Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara.
Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah.
Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.
B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng.
Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orangĀ  merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
Analisis Stabilitas Fiat Money dalam Inflasi dampaknya bagi pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
Analisis Stabilitas Fiat Money dalam Inflasi dampaknya bagi pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung
Abstrak . Fluktuasi nilai tukar sangat mempengaruhi daya beli barang dan jasa. Keterkaitan antara nilai tukar dan inflasi akan lebih terlihat saat menggunakan uang fiat. Penggunaan...
Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana lslam
Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana lslam
Domestic violence is a violation of human rights and a form of discrimination that must be eradicated. In Islam, such acts are forbidden. If this violence repeatedly occurs, it can...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/20...
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...

Back to Top