Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas OlehDewan Pengupahan Kabupaten Banyumas
View through CrossRef
This paper is entitled Considerations of the Banyumas Regency Minimum Wage Amount by the Banyumas RegencyWage Council. This study aims to determine the process of implementing the Banyumas Regency minimum wage in2023. This research is a sociological juridical research with the subject of study by the Banyumas RegencyManpower, Cooperatives and SMEs Service. The aim of this research is to build synergy between the BanyumasRegency Wage Council and the obstacles in determining the minimum wage in Banyumas Regency. Wages areincome received by workers in the form of money, which includes not only wages/salaries, but also overtime andallowances received on a regular basis, excluding holiday allowances which are annual, quarterly, and otherallowances which are not routine. Wages are all kinds of payments arising from work contracts, regardless of thetype of work, which are a form of income received by workers as compensation for the work they do. To determinethe district minimum wage in accordance with community standards, the district minimum wage is determined bythe government, namely the district Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises.Keywords: Wages, Wage Council, Banyumas Regency
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Title: Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas OlehDewan Pengupahan Kabupaten Banyumas
Description:
This paper is entitled Considerations of the Banyumas Regency Minimum Wage Amount by the Banyumas RegencyWage Council.
This study aims to determine the process of implementing the Banyumas Regency minimum wage in2023.
This research is a sociological juridical research with the subject of study by the Banyumas RegencyManpower, Cooperatives and SMEs Service.
The aim of this research is to build synergy between the BanyumasRegency Wage Council and the obstacles in determining the minimum wage in Banyumas Regency.
Wages areincome received by workers in the form of money, which includes not only wages/salaries, but also overtime andallowances received on a regular basis, excluding holiday allowances which are annual, quarterly, and otherallowances which are not routine.
Wages are all kinds of payments arising from work contracts, regardless of thetype of work, which are a form of income received by workers as compensation for the work they do.
To determinethe district minimum wage in accordance with community standards, the district minimum wage is determined bythe government, namely the district Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises.
Keywords: Wages, Wage Council, Banyumas Regency.
Related Results
Penentuan Upah Minimum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
Penentuan Upah Minimum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan salah satu poin peket kebijakan perekonomian pemerintah, agar iklim investasi negara menjadi lebih komp...
Mekanisme Pengupahan (Ujrah) pada Pengurus Masjid di Kabupaten Kubu Raya: Suatu Tinjauan Syariah
Mekanisme Pengupahan (Ujrah) pada Pengurus Masjid di Kabupaten Kubu Raya: Suatu Tinjauan Syariah
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengupahan (ujrah) pada pengurus masjid di Kabupaten Kubu Raya dan menilai apakah mekanisme pengupahan (ujrah) pada peng...
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal i...
MANAJEMEN SYARIAH DALAM PRAKTEK PENGUPAHAN KARYAWAN PERUSAHAAN SYARIAH
MANAJEMEN SYARIAH DALAM PRAKTEK PENGUPAHAN KARYAWAN PERUSAHAAN SYARIAH
Manajemen Syari’ah dalam Praktek Pengupahan Karyawan Perusahaan Syari’ah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum). Manajemen Syari’ah yaitu sebuah manajemen yang berbasis pada keten...
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
Secara konstitusi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelayakan penghidupan ini harus sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, artinya seorang peker...
Analisis Kemampuan Siswa dalam Menaksir Ukuran sebagai Salah Satu Keterampilan Proses Sains pada Materi Pengukuran
Analisis Kemampuan Siswa dalam Menaksir Ukuran sebagai Salah Satu Keterampilan Proses Sains pada Materi Pengukuran
Proses pembelajaran fisika tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga keterampilan proses sains yang harus dimiliki siswa, salah satunya adalah kemampuan menaksir ukuran...
Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls
Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana dasar penetapan upah minimum sebelum PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015...
ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL
ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL
Menentukan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai ketentuan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, karena adanya perbedaan...