PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA DI INDONESIA (Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Anak sebagi generasi penerus bangsa harus terpenuhi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak PBB tahun 1989 yang meliputi: hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, identitas, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan berperan dalam pembangunan. Oleh karena itu, sejatinya anak tidak boleh bekerja dan tidak boleh bertanggungjawab atas kebutuhan dan ekonomi keluarga. Namun situasi dan latar belakang mereka bekerja dan masuk dalam kategori pekerja anak tidak lepas dari peran orang tua, keluarga dan orang dewasa/lingkungan yang melekat di sekitarnya. Penelitian ini mengkaji mengenai: (1) fenomena eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Indonesia, (2) perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi anak di Indonesia, (3) sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: (1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. (2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi, dan, (3) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.