Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Peran Konsiliator Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

View through CrossRef
This research aims to find out how to resolve employment termination disputes through industrial relations conciliation by a conciliator. The method used in this research is normative legal research, which is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Based on the research results, it was concluded that due to the failure of bipartite negotiations by the parties in dispute regarding the termination of employment relations, the parties could choose a settlement through conciliation or arbitration. If the dispute between the parties is regarding termination of employment relations, then the choice is settlement through conciliation carried out by a conciliator, because settlement through arbitration can only resolve disputes of interest, and disputes between workers/labor unions only within one company. When an agreement is reached to resolve a dispute over termination of employment through conciliation, a joint agreement is made which is signed by the parties witnessed by the conciliator and registered at the Industrial Relations Court at the District Court in the jurisdiction of the parties entering into the collective agreement to obtain a certificate of registration, but if If no agreement is reached on resolving the employment termination dispute through conciliation, the conciliator issues a written recommendation and if the parties agree to the written recommendation the conciliator assists the parties in making a collective agreement to then be registered at the Industrial Relations Court
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Peran Konsiliator Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Description:
This research aims to find out how to resolve employment termination disputes through industrial relations conciliation by a conciliator.
The method used in this research is normative legal research, which is legal research carried out by examining library materials or secondary data.
Based on the research results, it was concluded that due to the failure of bipartite negotiations by the parties in dispute regarding the termination of employment relations, the parties could choose a settlement through conciliation or arbitration.
If the dispute between the parties is regarding termination of employment relations, then the choice is settlement through conciliation carried out by a conciliator, because settlement through arbitration can only resolve disputes of interest, and disputes between workers/labor unions only within one company.
When an agreement is reached to resolve a dispute over termination of employment through conciliation, a joint agreement is made which is signed by the parties witnessed by the conciliator and registered at the Industrial Relations Court at the District Court in the jurisdiction of the parties entering into the collective agreement to obtain a certificate of registration, but if If no agreement is reached on resolving the employment termination dispute through conciliation, the conciliator issues a written recommendation and if the parties agree to the written recommendation the conciliator assists the parties in making a collective agreement to then be registered at the Industrial Relations Court.

Related Results

PERLUNYA LEMBAGA SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
PERLUNYA LEMBAGA SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusa...
PENYELESAIAN HAK-HAK BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT MALINDO KARYA LESTARI
PENYELESAIAN HAK-HAK BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT MALINDO KARYA LESTARI
Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terha...
Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia
Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia
Pemutusan hubungan kerja tidak boleh digunakan secara sepihak akrena di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan secara mendalam terakit pemutusan hubungan kerja yang di...
PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
  Abstrak Pada 30 Desember 2022 lalu, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten...
Penyelesaian Perselisihan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
Penyelesaian Perselisihan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian perselisihan apabila hak-hak pekerja Rumah Tangga tidak diberikan oleh pemberi kerja atau Lembaga Penyalur Peker...
Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta
Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial,membagai perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, pers...
PELAKSANAAN HAK-HAK TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
PELAKSANAAN HAK-HAK TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan...

Back to Top