Analisis Yuridis Penerapan Regulasi Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sibuhuan Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh dalam Perspektif Keadilan

Penelitian ini mengkaji kasus-kasus berikut dari sudut pandang keadilan: Prosedur yang diikuti Pengadilan Agama Sibuhuan dalam situasi pernikahan poligami diuraikan dalam Pasal 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh: 1) Bagaimana tata cara pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan terkait perkawinan poligami? 2) Kasus 90/pdt.p/2023 PA.Sbh dan 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh termasuk perkawinan poligami; apa keputusan hakim dalam hal ini? Bagaimana pengadilan sampai pada keputusannya? Faktor dan kasus apa yang dipertimbangkan? Sumber yang dikonsultasikan termasuk Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, risalah hukum Islam, surat edaran Mahkamah Agung, putusan yang dibuat oleh pengadilan agama,  jurnal, dan studi sebelumnya tentang fiqih hukum keluarga, serta sumber primer dan sekunder lainnya. Sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, Pengadilan Agama Sibuhuan menyetujui perkawinan tersebut berdasarkan temuan-temuan ini. Masalah telah muncul sebagai akibat dari putusan pengadilan dalam kasus 90/Pdt.P/2023/PA.Sbh dan 217/Pdt.P/2022/PA.Sbh, yang menunjukkan penyelundupan hukum yang terkait dengan sertifikasi perkawinan poligami. Ada variabilitas dalam cara hakim mempertimbangkan faktor hukum.