Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
View through CrossRef
The validity of voting results depends on various factors, one of which is the completeness and validity of the ballot paper, which is one of the important elements in elections that voters use to mark their choices. Based on the circular letter of the Tanjungpinang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Number: 136/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 there were 2 TPS taking place at TPS 006 and TPS 015 there were 115 x 5 ballot papers that were not signed by KPPS so that the ballot box is open during voting, raising questions regarding its validity and the potential for fraud in the voting process. This research aims to analyze the consequences of not signing the ballot paper and its impact on the validity of the voting results, as well as the conditions for re-voting. The research method that researchers use is normative juridical, namely based on basic legal materials. This research was conducted by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that are relevant to this research topic. The research results show that there are several factors that cause ballot papers not to be signed, including KPPS negligence, lack of socialization, and misinterpretation of regulations. Thus, re-voting is a step that can be taken to ensure the validity and legitimacy of voting results by considering various factors, including the number of unsigned ballot papers, the potential for fraud, and the impact on democratic stability.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Description:
The validity of voting results depends on various factors, one of which is the completeness and validity of the ballot paper, which is one of the important elements in elections that voters use to mark their choices.
Based on the circular letter of the Tanjungpinang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Number: 136/PM.
00.
02/K.
KR-06/02/2024 there were 2 TPS taking place at TPS 006 and TPS 015 there were 115 x 5 ballot papers that were not signed by KPPS so that the ballot box is open during voting, raising questions regarding its validity and the potential for fraud in the voting process.
This research aims to analyze the consequences of not signing the ballot paper and its impact on the validity of the voting results, as well as the conditions for re-voting.
The research method that researchers use is normative juridical, namely based on basic legal materials.
This research was conducted by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that are relevant to this research topic.
The research results show that there are several factors that cause ballot papers not to be signed, including KPPS negligence, lack of socialization, and misinterpretation of regulations.
Thus, re-voting is a step that can be taken to ensure the validity and legitimacy of voting results by considering various factors, including the number of unsigned ballot papers, the potential for fraud, and the impact on democratic stability.
.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
ONOMATOPE BAHASA DEVAYAN
ONOMATOPE BAHASA DEVAYAN
Onomatopoeia is the naming of objects or deeds by sound imitation. Imitation of sound does not only include animal, human, natural, or audible sounds, but also sounds that describe...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...

