Javascript must be enabled to continue!
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
View through CrossRef
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, serta perkembangan studi pemerinthan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.
Title: Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Description:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, serta perkembangan studi pemerinthan daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.
Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah.
Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.
Related Results
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Perubahan tatanan global dan meningkatnya interaksi antarnegara menuntut sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika globalisasi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasiona...
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pe...
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Abstract
The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the...
Prinsip Good Governance Dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Pemerintahan Daerah
Prinsip Good Governance Dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Pemerintahan Daerah
Good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan. Pada umumnya menggantikan good governance dengan pemerintahan yang be...
Sejarah perkembangan daerah di Indonesia
Sejarah perkembangan daerah di Indonesia
Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke wakt...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...

