Javascript must be enabled to continue!
Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
View through CrossRef
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasarpemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, sertaperkembangan studi pemerinthan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.Dan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: “……….Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.
Title: Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
Description:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasarpemerintahan pemerintahan daerah, etimologi studi pemerintahan daerah, sertaperkembangan studi pemerinthan daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.
Dan Pemerintahan Daerah dalam UU No.
23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: “……….
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah.
Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.
Related Results
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi Terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional
Perubahan tatanan global dan meningkatnya interaksi antarnegara menuntut sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika globalisasi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasiona...
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP EKONOMI DAERAH VIRA SAFITRI
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pe...
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Abstract
The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
Pokok Penting Pemerintahan daerah
Pokok Penting Pemerintahan daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pentingnya studi pemerintahan daerah. Peranan Pemerintah damelaksanakan program program pembangunan daerah. Pemerintah Daerah adala...

