Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari perencanaan anggaran yang ditetapkan. Program anggaran yang ditetapkan sangat tergantung dari kekuatan pemerintah daerah untuk menentukan bagaimana melaksanakan seluruh program yang dijalankan sehingga berkorelasi langsung dengan kinerja yang diperoleh. Penenlitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mampu untuk memanfaatkan keuangan daerah dengan efisien dalam rangka mencapai kinerja yang baik. Sampel penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan mulai tahun 2017-2021, dengan model analisis data Regresi Linear Data Panel. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara umum pemerintah daerah di Provinsi Aceh masih belum maksimal menunjukkan tingkat independensi, baik untuk kemampuan keuangan maupun kemandirian keuangan dari pemerintah pusat, walaupun pada dasarnya secara total kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah umumnya di Aceh sudah mulai berhati-hati menggunakan anggaran, hanya saja belum tepat sasaran atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam memformulasikan potensi kekuatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki strategi dan kekuatan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai lambang kekuatan daerah, namun disisi lain pengelolaan belanja daerah juga menjadi sangat menentukan dalam mendorong tercapainya kinerja. Melalui pengelolaan belanja yang efektif dan efisien, diyakini akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah sangat penting untuk menjadi rujukan dalam menilai efisiensi keuangan daerah. Kata Kunci: Kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah.