Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN

View through CrossRef
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. Kata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Title: INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Description:
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri.
Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer.
Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri.
Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan.
Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah.
Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat.
Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan.
Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan).
Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan.
Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya.
Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen.
Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan.
Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik.
Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini.
Kata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan.

Related Results

SIBER INTELIJEN UNTUK KEAMANAN NASIONAL
SIBER INTELIJEN UNTUK KEAMANAN NASIONAL
Penelitian ini membahas tentang siber intelijen untuk keamanan nasional. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar serta ...
PERAN INTELIJEN DALAM KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PERAN INTELIJEN DALAM KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Tulisan ini membahas mengenai dinamika peran intelijen era reformasi yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi intelijen menempatkan intelijen lebih menyesua...
Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme
Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme
Prioritas Pembangunan di Papua meliputi berbagai bidang yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar memiliki kesamaan dengan daerah lain di Indonesia namun kond...
The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan
The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan
Ilmu pemerintahan pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari ilmu politik, dimana dalam seberapa aspek dari ilmu pemerintahan seperti teori, metode dan metodologi tidak jauh berbed...
Implementasi Pelibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam Pencegahan Aksi Terorisme
Implementasi Pelibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam Pencegahan Aksi Terorisme
Kajian ini merupakan analisis pelibatan intelijen Kewilayahan TNI dalam pencegahan aksi terorisme di daerah sehingga dapat membentuk ketahanan wilayah yang tangguh dari ancaman aks...
Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang Diberikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang Diberikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
Pada usia 4-6 tahun anak mulai mengembangkan diri sebagai makhluk sosial pada lingkungan yang lebih luas yaitu di sekolah. Sebagai lingkungan pendidikan selanjutnya yang diperoleh ...

Back to Top