Javascript must be enabled to continue!
PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
View through CrossRef
Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.
Universitas Andi Djemma
Title: PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
Description:
Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat.
Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.
Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untukmengetahui dan menganalisis kajian pengaturanpolitik hukum mengenai periode jabatan kepala desadi Indonesia berdasarkan Undang-Und...

