Javascript must be enabled to continue!
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
View through CrossRef
This study analyzes the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the Kupang III-15 military court. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through interviews with the Staff of the Military Court III-15 Kupang and the perpetrators of the crime of persecution. The analysis was carried out to identify whether there is a difference between the process of resolving crimes of persecution in civil courts and military courts and to find out whether there is special treatment in the process of resolving crimes within the scope of the Kupang Military Court. The formulation of the problem in this study is 1. What is the process of settling criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? 2. What are the factors that affect the effectiveness of military justice in dealing with criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? The results of the study show that the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members is carried out in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which involves various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecution and criminal acts in the process according to the Criminal Procedure Code. Military members who commit criminal acts of persecution will be examined by the ankum, if the persecution is light, then the ankum is of the opinion that the problem does not need to be resolved through the judicial process. This finding provides insight into efforts to improve the supervision system in each TNI unit and improve the law enforcement system in terms of transparency in the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the military court III-15 Kupang.
Title: PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
Description:
This study analyzes the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the Kupang III-15 military court.
The research method used is qualitative research with a case study approach.
Data was collected through interviews with the Staff of the Military Court III-15 Kupang and the perpetrators of the crime of persecution.
The analysis was carried out to identify whether there is a difference between the process of resolving crimes of persecution in civil courts and military courts and to find out whether there is special treatment in the process of resolving crimes within the scope of the Kupang Military Court.
The formulation of the problem in this study is 1.
What is the process of settling criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? 2.
What are the factors that affect the effectiveness of military justice in dealing with criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? The results of the study show that the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members is carried out in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which involves various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecution and criminal acts in the process according to the Criminal Procedure Code.
Military members who commit criminal acts of persecution will be examined by the ankum, if the persecution is light, then the ankum is of the opinion that the problem does not need to be resolved through the judicial process.
This finding provides insight into efforts to improve the supervision system in each TNI unit and improve the law enforcement system in terms of transparency in the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the military court III-15 Kupang.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases
The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases
Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice (studi tentang al-islah dalam hukum pidana Islam. Permasalahan terdiri d...
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Terdapat permasalahan kompleks mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter militer dalam lingkup hukum kesehatan. Dokter militer mempunyai peran ganda: sebagai peny...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menj...
KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT
KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT
Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Tindak pidana pengan...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...

