Javascript must be enabled to continue!
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
View through CrossRef
This study analyzes the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the Kupang III-15 military court. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through interviews with the Staff of the Military Court III-15 Kupang and the perpetrators of the crime of persecution. The analysis was carried out to identify whether there is a difference between the process of resolving crimes of persecution in civil courts and military courts and to find out whether there is special treatment in the process of resolving crimes within the scope of the Kupang Military Court. The formulation of the problem in this study is 1. What is the process of settling criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? 2. What are the factors that affect the effectiveness of military justice in dealing with criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? The results of the study show that the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members is carried out in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which involves various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecution and criminal acts in the process according to the Criminal Procedure Code. Military members who commit criminal acts of persecution will be examined by the ankum, if the persecution is light, then the ankum is of the opinion that the problem does not need to be resolved through the judicial process. This finding provides insight into efforts to improve the supervision system in each TNI unit and improve the law enforcement system in terms of transparency in the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the military court III-15 Kupang.
Title: PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
Description:
This study analyzes the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the Kupang III-15 military court.
The research method used is qualitative research with a case study approach.
Data was collected through interviews with the Staff of the Military Court III-15 Kupang and the perpetrators of the crime of persecution.
The analysis was carried out to identify whether there is a difference between the process of resolving crimes of persecution in civil courts and military courts and to find out whether there is special treatment in the process of resolving crimes within the scope of the Kupang Military Court.
The formulation of the problem in this study is 1.
What is the process of settling criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? 2.
What are the factors that affect the effectiveness of military justice in dealing with criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? The results of the study show that the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members is carried out in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which involves various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecution and criminal acts in the process according to the Criminal Procedure Code.
Military members who commit criminal acts of persecution will be examined by the ankum, if the persecution is light, then the ankum is of the opinion that the problem does not need to be resolved through the judicial process.
This finding provides insight into efforts to improve the supervision system in each TNI unit and improve the law enforcement system in terms of transparency in the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the military court III-15 Kupang.
Related Results
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Terdapat permasalahan kompleks mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter militer dalam lingkup hukum kesehatan. Dokter militer mempunyai peran ganda: sebagai peny...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menj...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...
Modifiers for Military Strategy
Modifiers for Military Strategy
Tulisan ini menjelaskan variasi yang muncul dalam strategi militer dengan menganalisa empat faktor yang berperan sebagai determinan dalam perumusan strategi militer, yaitu struktur...
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Di Indonesia dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus perundungan (bullying) dilakukan oleh anak yang berujung menjadi suatu tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana bullying yan...
Kendala Penggunaan Cctv Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan
Kendala Penggunaan Cctv Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polresta Goronta...

