Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia

View through CrossRef
The purpose of the study is to see how broadcasting digitalization policies in Indonesia after the shaking of the status of broadcast digitalization after the Supreme Court's decision. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach to explore the issues and problems that exist around the digitalization of broadcasting in Indonesia. The practice of broadcasting digitalization in Indonesia does not have clear regulations after Ministerial Regulation 22/2011 has been revoked. So that policies and regulations in managing broadcast digitalization are unclear. Simulcast Public Broadcasting Institutions (LPPs) and Private Broadcasting Institutions (LPS) have conducted trials in the field of broadcast digitalization. TVRI as a Public Broadcasting Institution (LPP) already has TVRI Digital Broadcasting Channel -1, TVRI Digital Broadcast -2, TVRI Digital Broadcast -3, TVRI Digital Broadcast -4 and TVRI Digital-HD Broadcasting. Private Broadcasting Institutions (LPS) that conduct trials are Nusantara TV, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, Tempo TV, Net TV, CNN TV, Muhammadiyah TV, Merahputih TV, Badar TV, and Persada TV. The government and all stakeholders must seriously oversee the revision of the broadcasting law that accommodates broadcast digitalization.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Title: Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia
Description:
The purpose of the study is to see how broadcasting digitalization policies in Indonesia after the shaking of the status of broadcast digitalization after the Supreme Court's decision.
This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach to explore the issues and problems that exist around the digitalization of broadcasting in Indonesia.
The practice of broadcasting digitalization in Indonesia does not have clear regulations after Ministerial Regulation 22/2011 has been revoked.
So that policies and regulations in managing broadcast digitalization are unclear.
Simulcast Public Broadcasting Institutions (LPPs) and Private Broadcasting Institutions (LPS) have conducted trials in the field of broadcast digitalization.
TVRI as a Public Broadcasting Institution (LPP) already has TVRI Digital Broadcasting Channel -1, TVRI Digital Broadcast -2, TVRI Digital Broadcast -3, TVRI Digital Broadcast -4 and TVRI Digital-HD Broadcasting.
Private Broadcasting Institutions (LPS) that conduct trials are Nusantara TV, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, Tempo TV, Net TV, CNN TV, Muhammadiyah TV, Merahputih TV, Badar TV, and Persada TV.
The government and all stakeholders must seriously oversee the revision of the broadcasting law that accommodates broadcast digitalization.

Related Results

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus b...
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Bali merupakan salah stasiun televisi lokal milik pemerintah Republik Indonesia yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Selain pen...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
JURNALISTIK PENYIARAN DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Kajian tentang jurnalistik penyiaran hingga studi ini dilakukan, masih terbatas dilakukan oleh para peneliti. Dari kajian yang terbatas tersebut lazimnya juga masih sebatas masalah...
Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya
Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya
Reformasi penyiaran tahun 2002 sampai saat ini belum mampu melahirkan sistem penyiaran yang demokratis, mendidik dan sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. Tujuan dari penu...
IMPLIKASI DIGITALISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKTOR EKONOMI KREATIF
IMPLIKASI DIGITALISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS SEKTOR EKONOMI KREATIF
Latar Belakang : Ekonomi kreatif adalah salah satu dari banyak bidang ekonomi di mana digitalisasi muncul sebagai kekuatan utama perubahan. Kemudahan akses terhadap teknologi,luasn...
KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TAYANGAN TELEVISI YANG EDUKATIF DAN RAMAH ANAK
KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TAYANGAN TELEVISI YANG EDUKATIF DAN RAMAH ANAK
Artikel ini akan mengkaji tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam mewujudkan tayangan televisi yang edukatif dan ramah anak, Dalam art...
Penerapan Fungsi Manajemen Penyiaran pada Program “Mengenal Wali Allah” Syiar TV Ampel
Penerapan Fungsi Manajemen Penyiaran pada Program “Mengenal Wali Allah” Syiar TV Ampel
Media penyiaran merupakan bagian penting dalam dakwah islam dewasa ini. Dengan berdasar dari Al Qur’an dan Hadist, dakwah melalui media elektronik TV lebih diminati oleh masyarakat...

Back to Top