Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

The purpose of this study is to analyse the law enforcement mechanism of money laundering offences within the Indonesian criminal justice system, particularly as it relates to the proof of predicate crimes and the optimisation of asset forfeiture, examined from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility. The background of this research is grounded in the complexity of money laundering practices, which not only disguise the proceeds of crime but also risk undermining the effectiveness of punishment when the proof of predicate offences is not established systematically. The urgency of this study lies in the need to shift from a sectoral approach toward a systemic analysis of law enforcement that positions sequential proof and asset recovery as central elements of eradication efforts. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, drawing upon Radbruch’s Formula to examine the consistency between positive legal norms and judicial practice. The findings reveal that the principal challenge does not stem from regulatory insufficiency, but from inconsistent patterns of proof in establishing the linkage between predicate offences and money laundering, as well as a formalistic tendency that has not fully optimised asset forfeiture. The study concludes that law enforcement oriented toward substantive justice must place the proof of predicate offences as the foundational argumentative basis before determining the fulfillment of money laundering elements. The novelty of this research lies in its systemic-philosophical approach, integrating normative legal analysis with justice theory to strengthen its contribution to the development of Indonesian national criminal law.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berbasis pada pembuktian tindak pidana asal dan optimalisasi perampasan aset, ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas praktik pencucian uang yang tidak hanya menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemidanaan apabila pembuktian tindak pidana asal tidak dilakukan secara sistematis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser pendekatan sektoral menuju analisis sistemik penegakan hukum yang menempatkan pembuktian berjenjang dan asset recovery sebagai inti pemberantasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui Formula Radbruch guna menguji konsistensi antara norma hukum positif dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada pola pembuktian yang belum konsisten dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan pencucian uang, serta kecenderungan formalistik yang belum sepenuhnya mengoptimalkan perampasan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif harus menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai fondasi argumentatif sebelum menetapkan terpenuhinya unsur pencucian uang. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan sistemik-filosofis yang mengintegrasikan analisis normatif dan teori keadilan untuk memperkuat kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional.