Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi
View through CrossRef
AbstractCriminal justice system as a tool of law enforcemen didn�t work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted whith principle of function difference impact on law enforcemennt performance so it will be difficult to achieve its function, as a crime prevention effort. This research purpose to set system concept and ideal approaches the organization of a unified criminal justice system so as to achieve an optimal performance of the criminal justice system (CJS) in criminal law enforcement, by approachng the system and re-structural, substantial and cultural reorientation of the criminal justice system.the main object of research is againt criminal law enforcement policy, the approach used is a normative juridical and sosiological approach complemented by a historical aproach/contextual and global/comparative, by prioritizing secondary data whit qualitative analysis. The result of the research show the sub system in the criminal justice system (such as investigation, prosecution, adjudicate and execution) funcionally and institutionally has not yet shown the existence of an integrated criminal justice system when viewed partially, the components of the support component seem to separate from one another, and tend to be centric institutions. Understanding of the integrated criminal justice system is inseparable from an understanding that includes substantial meaning, but also a philosophical aspect about the meaning justice and be nefit integrated. Therefore the legal culture is an integral part. ����Keyword: implementation of the criminal justice system, functional differentiation, integrated approach.Abstrak Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di indonesia dikenal asas �differensiasi fiungsional� berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep sistem dan pendekatan yang ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral sehingga terwujud suatu kinerja Sistem peradilan pidana (SPP) yang optimal dalam penegakan hukum pidana, dengan melakukan pendekatan sistem dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana. Objek utama penelitian ialah terhadap kebijakan penegakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis normatif dan sosiologis dilengkapi dengan pendekatan historis/kontekstual dan global/komparatif, dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan, mengadili dan pelakasana pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menujukkan adanya perihal sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung terkesan terpisah antara satu dengan yang lainnya, serta cenderung bersifat �instansi sentris�. Pemahaman mengenai sistem perdilan pidana terpadu tidak terlepas dari pemahaman yang mencakup makna substansial, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Oleh karena itu budaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan.Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, differensiasi fungsional, Pendekatan terpadu
Title: Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi
Description:
AbstractCriminal justice system as a tool of law enforcemen didn�t work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted whith principle of function difference impact on law enforcemennt performance so it will be difficult to achieve its function, as a crime prevention effort.
This research purpose to set system concept and ideal approaches the organization of a unified criminal justice system so as to achieve an optimal performance of the criminal justice system (CJS) in criminal law enforcement, by approachng the system and re-structural, substantial and cultural reorientation of the criminal justice system.
the main object of research is againt criminal law enforcement policy, the approach used is a normative juridical and sosiological approach complemented by a historical aproach/contextual and global/comparative, by prioritizing secondary data whit qualitative analysis.
The result of the research show the sub system in the criminal justice system (such as investigation, prosecution, adjudicate and execution) funcionally and institutionally has not yet shown the existence of an integrated criminal justice system when viewed partially, the components of the support component seem to separate from one another, and tend to be centric institutions.
Understanding of the integrated criminal justice system is inseparable from an understanding that includes substantial meaning, but also a philosophical aspect about the meaning justice and be nefit integrated.
Therefore the legal culture is an integral part.
����Keyword: implementation of the criminal justice system, functional differentiation, integrated approach.
Abstrak Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di indonesia dikenal asas �differensiasi fiungsional� berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep sistem dan pendekatan yang ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral sehingga terwujud suatu kinerja Sistem peradilan pidana (SPP) yang optimal dalam penegakan hukum pidana, dengan melakukan pendekatan sistem dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana.
Objek utama penelitian ialah terhadap kebijakan penegakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis normatif dan sosiologis dilengkapi dengan pendekatan historis/kontekstual dan global/komparatif, dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan, mengadili dan pelakasana pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menujukkan adanya perihal sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung terkesan terpisah antara satu dengan yang lainnya, serta cenderung bersifat �instansi sentris�.
Pemahaman mengenai sistem perdilan pidana terpadu tidak terlepas dari pemahaman yang mencakup makna substansial, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi.
Oleh karena itu budaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, differensiasi fungsional, Pendekatan terpadu.
Related Results
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
Hukum pidana anak penting dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menyelidiki perkembangan hukum pidana anak di Indonesia dari m...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah justice collaborator. Justice collaborator ini ten...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...

